Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, jika subsidi tersebut diberikan langsung ke masyarakat tidak mampu yang menurut laporan BPS jumlah penduduk miskin per September 2021 sekitar 26,5 juta orang, akan memberikan multiplier effect economy yg besar bagi peningkatan konsumsi rumah tangga. Mengingat, menurut Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, sekitar 40 persen penduduk termiskin menikmati 36,4 persen dari budget subsidi energi. Tetapi 40 persen penduduk terkaya malah menikmati hampir 40 persen dari budget subsidi energi.
“BPS melaporkan pada September 2021, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 136,32 juta unit. Terdiri dari 115,29 juta sepeda motor, 15,8 juta mobil penumpang, 5,01 juta truk, dan 233,42 ribu bus. Tidak heran jika subsidi energi BBM terus menerus membengkak setiap tahunnya,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini juga mengapresiasi kinerja Pertamina yang mulai Go Digital dengan membentuk Pertamina Integrated Enterprise Command Center (PIECC). Menyajikan big data secara realtime terkait produksi, distribusi, hingga konsumsi BBM. Sekaligus mendukung peran strategis Pertamina sebagai integrator seluruh lini bisnis dari aspek operasional dan komersial.
“Melalui PIECC, Pertamina juga bisa memonitor pergerakan kapal dan truk pengangkut minyak. Meminimalisir terjadinya jual beli minyak di jalan maupun pelanggaran hukum lainnya. PIECC juga menjadi salah satu inovasi Pertamina untuk menjadi global energy champion. Pertamina bisa menerapkan satu strategi secara menyeluruh demi memberikan efisiensi sekaligus mengurangi kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang, sehingga akuntabilitas Pertamina Group tetap terjaga,” pungkas Bamsoet. (Red)
