BPD Minta Rekrutmen Dibatalkan, Rekrutmen Calon Perangkat Desa di Gresik Diduga Melanggar Perbub

Gresik – Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (P3D) Gapurosukllilo, Kecamatan Gresik diduga menyalahi aturan Peraturan Bupati (Perbub) dalam merekrut perangkat desa, Jumat,(25/6/2021).

Dugaan pelanggaran tersebut terlihat dari peserta yang terpilih yaitu bukan dari warga setempat. Melainkan dari Kabupaten lain.

Selain itu, ada juga peserta yang baru tinggal beberapa bulan di desa tersebut.

Pelanggaran tersebut menjadi perhatian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gapurosukolilo, Kecamatan Gresik. Sebab, hal tersebut akan berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat.

Pelaksanaan rekrutmen perangkat Desa Gapurosukolilo tersebut sudah terlaksana pada Selasa (15/6/2021).

Ada 19 peserta yang mendaftar untuk mengisi jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Kesra.

Dan saat ini, berkas calon perangkat Desa yang lolos administrasi dan lolos ujian sudah diserahkan di Kecamatan Gresik.

Baca Juga  Pemerintah Resmi Larang FPI

“Informasinya, dari peserta rekrutmen perangkat Desa itu ada yang bukan warga setempat. Sehingga, kita akan menyampaikan keluhan ini ke Kecamatan Gresik. Kalau bisa, rekutmen itu dibatalkan,” kata Kepala BPD Gapurosukolilo Yuda Tristianto.

Lebih lanjut Yuda, mengatakan, padahal dari selebaran yang beredar di masyarakat, persyaratan untuk menjadi calon perangkat desa yaitu harus Warga Desa Gapurosukolilo dan bertempat tinggal di Gapurosukolilo.

Persyaratan pertama itu sesuai Perbub Nomor 19 Tahun 2017 tentang tata cara penjaringan, penyaringan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

“Pada Pasal 17 ayat (1) ini sudah jelas. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa setempat yang telah memenuhi persyaratan. Dari pasal ini sudah jelas, yaitu harus dari warga desa setempat,” imbuhnya.

Baca Juga  Upacara Renungan Suci Polres Gresik dalam rangka HUT RI ke 74 di Taman Makam Pahlawan Gresik

Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Gresik, Drs. Nurul Muchid, mengatakan, Perbub tersebut sudah jelas.

“Dalam pasal 17 ayat (1) itu sudah jelas. Dan ditegaskan ayat (2), yang menyatakan warga Negera Republik Indonesia, bukan untuk warga Negara Asing (WNA) dan bukan untuk warga luar desa setempat. Dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga,” kata Nurul Muchid.

Dugaan pelanggaran admistrasi tersebut menjadi sorotan LSM Lembaga Pemantau Birokrasi (LPB) Novan, mengatakan, dalam surat dari Dinas PMD tahun 2018 itu juga sudah jelas.

Menurut Novan, dalam Perbub tersebut sudah jelas, bahwa yang dapat menjadi Calon Perangkat Desa adalah warga desa setempat, dibuktikan KTP atau Surat Keterangan dan KK.

Baca Juga  Mitos atau Fakta, Isi Bahan Bakar Jangan Full Tank?

“Terkait pertanyaan seputar putra daerah, yang bukan warga Desa  setempat, maka hal tersebut tidak dapat diterima sebagai bakal calon Perangkat Desa,” kata Novan.

Sementara dari Pihak Desa Gapurosukolilo, Kecamatan Gresik, mengatakan, bahwa P3D tetap berpedoman sesuai Perbub Nomor 19 Tahun 2017 tentang tata cara penjaringan, penyaringan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

“Panitia juga mengacu pada Perbub ini. Tapi lebih jelasnya, ketemu P3D langsung,” kata perangkat Desa Gapurosukolilo, Kecamatan Gresik, yang tidak mau disebutkan namanya saat di Kantor Balai Desa.

Sumber: Tribunnews

Berikan Komentar Anda
error: Content is protected !!