Diskominfo Gresik Gelar Forum Organisasi Perangkat Daerah RKPD Tahun 2023

Diskominfo Gresik Gelar Forum Organisasi Perangkat Daerah RKPD Tahun 2023
Diskominfo Gresik Gelar Forum Organisasi Perangkat Daerah RKPD Tahun 2023

Gresik – Dinas Komunikasi dan Infomatika (Diskominfo) Kabupaten Gresik Menggelar Forum Organisasi Perangkat Daerah RKPD tahun 2023, di ruang Putri Cempo, Kantor Pemkab Gresik, Kamis (10/2/2022).

Acara juga menghadirkan tiga nara sumber dari DPRD Kabupaten Gresik. Narsum pertama Mustajab dari Komisi III, kemudian Solihudin dari Komisi I, Catur Dadang Rahardjo dari Komisi III.

Kadis Kominfo Gresik Siti Jaiyaroh mengatakan, pagu indikatif yang sudah keluar di APBD 2022 mendapatkan anggaran sebesar Rp 16 miliar dari pagu yang diajukan Rp 26 miliar.

“Anggaran Rp 16 miliar itu sudah termasuk gaji para pegawai, dan juga termasuk titipan anggaran dari bea cukai Rp 3 miliar karena disana tidak ada dananya ,” Ungkapnya.

Baca Juga  Pelebaran Jalan Manyar Menuju Smelter Freeport Gresik Terkendala Lahan

Program Diskominfo ini merupakan upaya pendukung program Nawa Karsa Bapak Bupati Gresik Gus Yani. Tentang salah satu harapan Pak Bupati untuk akses informasi layanan publik bisa langsung ke tingkat RT/RW.

“Saat ini program yang dikelola Diskominfo di antaranya, Radio, Gresikpedia dan call center 112. Radio kami sudah sering berkolaborasi dengan perangkat organisasi OPD Kabupaten Gresik. Sekalipun sebenarnya kami kekurangan pegawai.” Pungkasnya.

Diskominfo Gresik Gelar Forum Organisasi Perangkat Daerah RKPD Tahun 2023

Siti Jaiyaroh juga mengungkapkan sejumlah keberhasilan Diskominfo Gresik dalam sistem informasi berbasis elektronik (SPBE). SPBE Gresik terbaik ketiga dari 100 Kabupaten, Nomer satu adalah Banyuwangi kemudian Lamongan

Mustajab Anggota DPRD menyatakan, bahwa Gresik ditetapkan Menkominfo RI menjadi kabupaten dengan program smart city yang baik. Makanya, Diskominfo perlu dukungan anggaran agar program terlaksana dengan baik.

Baca Juga  Mengenal Kecamatan Duduksampeyan Gresik

“Sekarang beberapa daerah sudah memakai tanda tangan digital. Para Pejabat dimana pun bisa menerapkan hal tersebut dimanapun. Untuk melayani administrasi tanda tangan digital bila dibutuhkan. Tanpa harus menunggu Pejabat tersebut ada dikantor. Gresik sudah saatnya mengikuti,” ujarnya.

Catur Dadang Rahardjo mengingatkan tentang UU 25 th 2004 tentang Pembangunan Nasional adalah upaya yang harus dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

“Semua program harus tersinkron, mudah-mudahan menghasilkan program outcome yg baik. Terkait anggaran tambahan yang diajukan. Komisi III siap mengawal anggaran yang dibutuhkan. Saya akan lapor mengenai ini kepada ketua di Komisi.” Tutupnya.

Berikan Komentar Anda