Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah tanah air pada 2024 mendatang, termasuk juga di wilayah Kabupaten Gresik.
Untuk mengawal Inpres tersebut, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah yang juga merupakan koordinator Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Gresik, membuka rapat koordinasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gresik, Selasa (01/11/2022).
Dalam Rakor tersebut, Wabup Aminatun Habibah (Bu Min), mengajak semua dinas di lingkungan Kabupaten Gresik untuk turut serta mengambil peran. Hal ini karena permasalahan penanggulangan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks, dan perlu kerja sama dari banyak pihak.
“Saat ini Kabupaten Gresik posisinya ada di nomor 7 dalam Provinsi Jawa Timur. Meskipun trendnya terus turun dari tahun sebelumnya, tetapi kita ingin ini terus diakselerasi lagi agar penurunannya makin masif,” tegas Bu Min.
Dalam kesempatan ini, Bu Min mengingatkan bahwa semua program yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Gresik muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaannya, harus benar-benar dievaluasi apakah program tersebut sudah benar-benar menyentuh masyarakat.
Lebih lanjut, Bu Min juga menjabarkan berbagai permasalahan di lapangan terkait penghapusan kemiskinan ektrem di Kabupaten Gresik. Diantaranya adalah masih belum pulihnya ekonomi sebagaimana sebelum terjadinya pandemi Covid-19, tingkat pengangguran terbuka yang masih cukup tinggi, dan permasalahan seputar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan tumpang tindih sasaran program.
“Dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada, bersama-sama kita bisa mengambil solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga penurunan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gresik bisa lebih di akselerasi,” pungkasnya.
