Satuan Pendidikan SD-SMP Negeri di Gresik Dilarang Berbisnis Buku dan Seragam kepada Peserta Didik

Satuan Pendidikan SD-SMP Negeri di Gresik Dilarang Berbisnis Buku dan Seragam kepada Peserta Didik
S Hariyanto PLT diknas Gresik

Gresik – Satuan Pendidikan SD-SMP Negeri di Gresik dDilarang berbisnis buku kepada Peserta Didik. Hal itu dituangkan dalam surat larangan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Gresik bernomor 421/2104/437.53/2021 memiliki sifat penting, perihal Pungutan tertanggal 12 Agustus 2021 diteken langsung oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan ditujukan kepada kepala UPT SDN dan UPT SMPN se-kabupaten Gresik.

Dituliskan dalam surat larangan pada poin nomor 4, satuan pendidikan, pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota sekolah komite atau madrasah, dinas pendidikan, pemerintah daerah, pegawa dinas pendidikan, koperasi yang beranggotakan pendidik, tenaga kependidikan satuan pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang bertindak sebagai distributor atau pengecer buku kepada peserta didik..

Baca Juga  Mantan TKI di Gresik Sukses Beternak Kambing dengan Metode Modern

“Bahwa satuan pendidikan dilarang bertindak sebagai distributor atau pengecer buku kepada peserta didik sebagaimana pasal 11 Permendiknas RI No. 2 tahun 2008 tentang Buku” ujar Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik S. Hariyanto, S.Pd,. MM kepada Javasatu.com saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/8/2021) sore.

Satuan Pendidikan SD-SMP Negeri di Gresik Dilarang Berbisnis Buku dan Seragam kepada Peserta Didik
Surat Larangan Dispendik Gresik terkait pungutan uang seragam untuk SD dan SMP Negeri di Gresik. (Sumber: Dispendik Gresik)

Selain larangan berbisnis buku, dalam surat tersebut Dispendik Gresik juga melarang UPT SD-SMP Negeri di Gresik untuk melakukan pungutan dalam bentuk apapun.

“Hari ini kita keluarkan surat larangan, karena dari beberapa laporan yang masuk, pungutan untuk seragam masih terjadi” kata Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik S. Hariyanto.

Menurut Hariyanto, dalam surat tersebut ditegaskan dengan jelas bahwa satuan pendidikan dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun di luar ketentuan yang berlaku.

Baca Juga  5 Langkah Mudah Atasi Notifikasi Tak Muncul di Smartphone Android

“Dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat apalagi di masa pandemi kami harap saudara dapat berempati terhadap kesulitan yang dirasakan oleh wali murid (masyarakat, red)” ujarnya dalam surat edaran.

Untuk itu Hariyanto berharap, pihak lembaga pendidikan dalam melaksanakan kegiatan sekolah hendaknya memaksimalkan anggaran dari pemerintah baik APBD maupun APBN.

Sumber : Javasatu.com

Berikan Komentar Anda