“Harus ada mekanisme yang jelas dalam penyerapan tenaga kerja. Sehingga alurnya jelas kemana warga akan mencari pekerjaan,” imbuhnya.
Kemudian, penyaluran Corporate Sosial Responsibility (CSR) selama ini tidak jelas, berdampak kepada masyarakat. “Harus ada prioritas kepada masyarakat Mengare,” pungkasnya.
Pihaknya menegaskan, ketiga tuntutan masyarakat Mengare harus disetujui dan direalisasikan. Mereka memberikan waktu tiga hari kedepan untuk memberikan kepastian.
“Kalau tiga hari kedepan belum ada jawaban yang jelas, masyarakat Mengare akan turun jalan,” tandasnya.
Menanggapi tuntutan warga, perwakilan JIIPE, Mifti Haris menyatakan akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pimpinannya. Yang jelas, ketiga tuntutan tersebut menjadi atensi.
Misalnya, normalisasi kali dan perbaikan tanggul tambak yang jebol. Harus ada pemetaan terlebih dahulu untuk menentukan prioritas penanganannya.
“Harus dipetakan dulu, lokasi mana yang harus dikerjakan dulu. Tentu harus dilakukan bersama-sama dengan masyarakat,” kata Mifti.
Mifti membantah bahwa reklamasi bukan menjadi penyebab jebolnya tambak diwilayah Mengare. Semua murni faktor alam. Hal itu juga terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.
“Seperti di Surabaya, Semarang dan daerah lain juga mengalami banjir akibat air laut naik atau banjir rob. Jadi murni karena faktor alam,” ujar Mifti.
Soal penyerapan tenaga kerja, Mifti menyebut, sudah sering menyampaikan ke perusahaan yang beroperasi di kawasan JIIPE. Penyerapan tenaga kerja untuk memprioritaskan masyarakat Gresik. Khususnya yang berada di sekitar perusahaan.
“Termasuk penyaluran CSR terus kami lakukan sesuai dengan kemampuan perusahaan,” pungkasnya.
