Gresik, (gresikpedia) – Momentum peringatan Hari Bumi 2026 di Kabupaten Gresik menjadi refleksi serius atas krisis lingkungan yang kian mengkhawatirkan. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Gresik mengangkat isu tersebut melalui diskusi publik bertema “Taubat Ekologi: Implementasi & Tantangan Kebijakan Pro Lingkungan di Kabupaten Gresik”, Rabu (22/04/2026).
Forum ini mempertemukan pegiat lingkungan, akademisi, mahasiswa, pelajar, hingga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gresik, dengan fokus utama pada persoalan sampah plastik dan ancaman mikroplastik yang kini tak lagi kasat mata, namun nyata dampaknya.
Pegiat lingkungan dari Ecoton, Prigi Arisandi, mengungkap fakta mengkhawatirkan: mikroplastik kini telah ditemukan dalam tubuh manusia, mulai dari darah, feses, air ketuban, hingga sel reproduksi.
“Jenis terbesar yang ditemukan adalah PET. Mikroplastik dapat memengaruhi fungsi otak menjadi lebih lambat,” ujarnya.
Tak hanya itu, pencemaran plastik juga telah masuk rantai makanan. Berbagai penelitian menunjukkan mikroplastik ditemukan pada ikan, hiu tutul, hingga vegetasi pesisir seperti mangrove.
Menurutnya, sumber mikroplastik berasal dari berbagai hal, mulai dari kemasan makanan-minuman, udara, hingga paparan melalui kulit. Kondisi sungai yang dipenuhi sampah, terutama popok sekali pakai, turut memperparah situasi.
“Hanya sekitar 9 persen plastik yang berhasil didaur ulang. Sisanya mencemari lingkungan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala DLH Gresik, Sri Subaidah, menyatakan bahwa pemerintah daerah terus mendorong pengurangan sampah plastik, salah satunya melalui kebijakan 317 outlet pasar modern yang kini tidak lagi menyediakan kantong plastik.
Ia menegaskan, arah kebijakan lingkungan kini mengacu pada konsep triple planetary crisis dan ekonomi hijau—menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan.
Dalam aspek teknis, Pemkab Gresik juga mengembangkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) agar sampah yang masuk ke TPA hanya berupa residu.
“Di TPA Ngipik sudah diterapkan landfill mining untuk mengurai timbunan sampah lama yang jumlahnya lebih dari satu juta ton,” jelasnya.
Upaya serupa juga mulai terlihat di tingkat desa. Desa Randuboto, misalnya, telah mampu mengelola sampah secara mandiri sehingga hanya residu yang dikirim ke TPA.
Ketua DPRD Gresik, Muhammad Syahrul Munir, menilai persoalan sampah bukan semata teknis, melainkan juga menyangkut kesadaran dan kebijakan.
“Kesadaran mengelola dan mengurangi sampah, hingga penganggaran penanganan sampah, menjadi kunci,” ujarnya.
Ia menyebut persoalan lingkungan di Gresik sebagai isu klasik: volume sampah terus meningkat tanpa diimbangi kapasitas pengelolaan yang memadai.
Karena itu, ia mendorong pengelolaan sampah berbasis rumah tangga, seperti pengolahan sampah organik menjadi pupuk atau pakan ternak.
Dalam forum tersebut, mahasiswa Ilmu Kelautan UIN Sunan Ampel Surabaya turut memaparkan temuan riset di Pulau Bawean yang menunjukkan biota laut telah terpapar mikroplastik.
“Ditemukan 28 jenis partikel plastik fiber pada ikan cakalang. Bahkan pada daun mangrove juga ditemukan plastik jenis fiber, fragmen, dan film,” ungkap salah satu mahasiswa.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Fraksi PKB DPRD Gresik, Imron Rosyadi, menegaskan bahwa isu lingkungan kini berada dalam kondisi darurat dan membutuhkan langkah nyata dari lembaga legislatif.
PKB pun mengusulkan penerapan konsep Green Meeting di DPRD Gresik, meliputi pelarangan air minum dalam kemasan, pengurangan penggunaan kertas (paperless), hingga konsumsi rapat tanpa plastik dan styrofoam.
“Ini bentuk komitmen kami sebagai partai hijau untuk memulai perubahan dari internal DPRD,” tegasnya.
Lebih lanjut, PKB berkomitmen mendorong program pengelolaan sampah berbasis masyarakat hingga tingkat desa, termasuk melalui insentif dan kompetisi untuk meningkatkan kesadaran publik.(Mif)
