Rencananya, lanjutnya, akan ada fasilitas 36 ruang kelas, laboratorium, klinik, fasilitas olahraga, dan sembilan titik ruang terbuka hijau. Ia menyebut, untuk proses lelang tengah berjalan dan diupayakan juga dapat beroperasi pada tahun ajaran 2026, sementara gedung eks Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 30 Gresik akan dialihkan menjadi panti lansia setelah siswa SR menempati gedung baru.
“Tidak ada siswa titipan, harus sesuai dengan ketentuan yakni dari kelurga yang tidak mampu dan memiliki keterbatasan dan diambil dari Desil I dan II,” tegasnya.
Untuk itu, pihaknya mempelajari langsung berbagai aspek pengelolaan SR di Semarang seperti sistem pembelajarannya dan tenaga gurunya, manajemen asrama, pemenuhan gizi berbasis MBG, hingga layanan kesehatan siswa.
“Kami datang untuk mempelajari berbagai tantangannya, termasuk pengelolaan asrama dan gizinya. Kami juga menyiapkan gedung asrama terpisah sesuai ketentuan Kementerian Sosial, dan rencananya akan terkoneksi dengan layanan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDKMP),” katanya.
Ia menambahkan SR Gresik dirancang bersifat inklusif dan nasionalis, menaungi semua agama, serta menerapkan skrining dan psikotes untuk memetakan minat-bakat siswa.
“Meski, perkembangan SR di Gresik kini masuk 10 besar nasional dari sisi perkembangan siswa dan tata kelola, kami tetap butuh refrensi lagi untuk memperkuatnya,” tambahnya.
Sementara itu, Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan Program Presiden Sekolah Rakyat (SR) dirancang sebagai miniatur pengentasan kemiskinan berbasis pendidikan dengan memberi akses belajar bagi anak yang belum terjangkau sekolah formal, sekaligus membentuk karakter dan mengubah kebiasaan negatif di lingkungan sosial.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Ricco mengatakan SR menjadi instrumen pemerintah untuk memastikan anak dari keluarga rentan memperoleh kesempatan pendidikan yang setara.
“Program ini untuk memuliakan wong cilik agar bisa setara dengan yang lain. Menjangkau yang belum terjangkau dan memungkinkan yang tidak mungkin,” ujarnya saat hadir mendampingi visitasi Pemkab Gresik ke SR Terintegrasi 45 Semarang, Jawa Tengah, Minggu.
Ia menjelaskan berdasarkan data sensus ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS) 2026, bahwa dua provinsi di Jawa Timur dan Jawa Tengah termasuk daerah dengan jumlah tertinggi anak usia sekolah yang belum atau tidak lagi bersekolah.
Di Jatim sendiri, lanjutnya, tercatat sekitar 23.041 anak usia SD, 35.563 usia SMP, dan lebih dari 400 ribu lebih anak setara SMA yang masuk dalam kategori tersebut.
Namun, Robben menegaskan bahwa data tersebut tidak untuk mempertebal persoalan, melainkan menjadi dasar pemerintah menyelesaikan masalah pendidikan secara terukur dan berbasis data.
Selain itu, ia juga memaparkan hasil pemeriksaan kesehatan terhadap 7.409 siswa SR, di mana 52 persen di antaranya memerlukan penanganan lanjutan dari puskesmas.
Kompleks SR, kata dia, dibangun dengan prototipe lahan seluas 6 sampai 10 hektare dan konsep terintegrasi, sehingga mampu menampung ribuan anak dalam satu kawasan.
“Lulusan SR diharapkan berkarakter, terampil dan cerdas. Kebiasaan baik selalu ditanamkan. Saya akan mendampingi khusus bagi guru bagaimana dalam penerapan pendidikannya. Pintar itu nomor lima, tapi berperilaku baik itu pendidikan karakter,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa Kemensos juga menyiapkan hilirisasi lulusan SR sebagai bagian dari ekosistem pengentasan kemiskinan melalui pendidikan.
“Saat ini sudah ada ratusan lulusan SR yang masuk perguruan tinggi negeri. Semoga ada lulusan SR yang kelak menjadi bupati atau presiden,” tambahnya. (Mif)
