Tax Amnesty Jilid II Berlaku 1 Januari 2022, Simak Arti dan Bagaimana Skemanya?

  • Share

Apa kalian tahu apa yang dimaksud dengan Tax Amnesty Jilid II? Dikutip dari CNBC Indonesia, pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati pembahasan tingkat I RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP).

Di dalamnya, salah satu yang dibahas adalah pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Dilaporkan, apa yang ramai dibicarakan sebagai Tax Amnesty jilid II ini dimulai pada 1 Januari 2022.

Demi mengetahui lebih dalam, simak apa yang dimaksud dengan pengampunan pajak dari uraian di bawah ini.

Apa yang dimaksud dengan amnesti pajak?
Amnesti pajak atau tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya dibayarkan melalui mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Ketentuan Tax Amnesty diatur dalam UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, demikian seperti disebutkan dalam CNN Indonesia.

Pada UU ini juga dinyatakan, bahwa wajib pajak hanya perlu mengungkap harta dan membayar tebusan sebagai pajak pengampunan atas harta yang selama ini tidak dilaporkan.

Tax amnesty atau pengampunan pajak merupakan program yang disebarluaskan oleh Kementerian Keuangan, di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak.

Baca Juga  Rasa Pedas Cabai Bukan dari Biji loh, Tapi Bagian Ini Ternyata

Alasan yang melatarbelakangi program amnesti pajak adalah sebagian masyarakat yang belum serta enggan melaporkan pajaknya. Salah satunya karena masyarakat kesulitan menghitung Pajak Penghasilan (PPN).

Sehingga, Kemenkeu membuat program tax amnesty dengan tujuan menghapus denda keterlambatan pembayaran pajak. Sejumlah negara yang sudah menerapkan program ini adalah Belgia, Kanada, Australia, Jerman, Italia, Yunani, Rusia, Afrika Selatan, Amerika Serikat, dan Spanyol.

Program tax amnesty dilaksanakan dengan tujuan menarik uang dari para wajib pajak yang diduga menyimpan hartanya secara rahasia di negara-negara bebas pajak.

Manfaat Tax Amnesty

  1. Menaikkan pemasukan negara dari pajak

Adanya amnesti pajak diharapkan dapat menaikkan jumlah penerimaan pajak dalam jangka pendek.

  1. Mendorong repatriasi modal dan aset

Tujuan tax amnesty jilid 2 yakni membangun kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan kekayaannya secara sukarela. Maka, diharapkan modal atau kekayaan wajib pajak yang ada di luar negeri, akan kembali ke Indonesia, agar memperbaiki perekonomian dalam negeri.

  1. Transisi ke sistem perpajakan baru

Amnesti pajak dapat dijustifikasi saat hal ini digunakan sebagai alat transisi ke sistem perpajakan yang baru.

  1. Mendorong kepatuhan membayar pajak
Baca Juga  Kecoak Bisa Hidup Tanpa Kepala?

Melalui pengampunan pajak, diharapkan wajib pajak yang belum atau tidak membayar, tidak lagi menghindari kewajibannya.

Skema Tax Amnesty Jilid II

Skema saat ini untuk mengungkap harta bersih melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta yang disampaikan kepada DJP sejak 2016 sampai 2020. Adapun, tarif tax amnesty jilid 2 sebagai berikut:

12% atas harta bersih yang berada di wilayah Indonesia dengan ketentuan diinvestasikan pada (1) kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau surat berharga negara.

14% atas harta bersih yang berada di dalam wilayah Indonesia dan tidak diinvestasikan pada (1) kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau surat berharga negara.

12% atas harta bersih yang berada di luar wilayah Indonesia, dengan ketentuan (1) dialihkan ke dalam wilayah Indonesia, dan (2) diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau surat berharga negara.

Baca Juga  WHO Deklarasikan Corona Sebagai Pandemik, Apa Artinya?

14% atas harta bersih yang berada di luar wilayah Indonesia dengan ketentuan (1) dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) dan tidak diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau surat berharga negara.

18% atas harta bersih yang berada di luar wilayah Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Indonesia.

(1) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yakni sebesar jumlah harta bersih yang belum atau kurang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.

(2) Nilai harta yang dijadikan pedoman untuk menghitung besarnya jumlah harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan: nilai nominal, untuk harta berupa kas atau setara kas; atau harga perolehan, untuk harta selain kas atau setara kas.

Itulah yang dimaksud dengan tax amnesty dan skemanya.

Sumber: Detik.com

Berikan Komentar Anda
  • Share